Administrasi UPCA Jadi Sorotan Pjs Wako Minta Dibenahi.

oleh

Jejak-kasus.com | Kota Jambi, Pjs Walikota Jambi M Fauzi di awal masa jabatannya sempat melakukan sidak ke kantor UPTD Unit Pengeloa Campuran Aspal (UPCA) Kota Jambi belum lama ini. Disana Pjs melihat banyak temuan ketidaktertiban pegawai.

Pjs Walikota Jambi M Fauzi, mengatakan dengan kejadian beberapa waktu lalu, dirinya selaku Walikota akan melakukan penataan dan pembinaan pada UPTD UPCA.

“Saat saya sidak banyak ditemukan pegawai yang tidak tertib. Orangnyo banyak dakdo, yang ado hadir banyak dak neken absen. Saya selaku Wali Kota tentu wajib membina dan menata kembali. Administrasi UPCA perlu ditertibkan,” kata M Fauzi di ruang kerjanya, belum lama.

Lebih Lanjut Pjs Wako itu menyebutkan, pemeliharaan peralatan dan asset juga menjadi sorotan dirinya. Disana ada satu dump truck hilang pada 2010 silam. “Prosesnya gimana, kalau sudah benar prosesnya dia tidak akan muncul di aset. Kalau masih muncul, berarti prosesnya belum jelas,” imbuhnya.

“Seharusnya itu sudah ada penghapusan asset. Truk tersebut hilang di rumah supir, bukan di lokasi kerja,” katanya.

Fauzi juga menyebutkannya, dirinya selaku Pjs Wali Kota Jambi sudah menerima surat rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi terkait pemasalahan Kepala UPCA beberapa waktu lalu. Dalam hal ini dia mengaku akan berhati-hati untuk menindaklanjutinya.

“Ini menyangkut hidup seseorang. Disitu ada sanksi harus mengembalikan kerugian negara Rp5,12 Miliar dan sanksi berat bagi pimpinan dan pejabat PU saat itu,” jelasnya.

Dalam hal ini sebut Fauzi, sesuai ketentuan dirinya akan berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Jambi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Dengan BPK kaitan dengan temuan. Dengan KASN menyangkut keterlibatan ASN,” sebutnya.

Semua pejabat yang terlibat berdasarkan rekomendasi BPK sebut Fauzi tetap akan diberikan sanksi sesuai aturan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK memberikan waktu 60 hari.

“Yang terlibat tetap diberikan sanksi. Yang masih dalam kuasa kita, sifatnya administrartif, saya sudah perintahkan inspektorat dalam dua minggu ini selesai. Jatuh temponya kan 14 April,” ujarnya.

Namun sebut Fauzi, seperti yang diluar kuasanya, yakni mengembalikan kerugian negara Rp5,12 miliar  ini, ia perlu dibicarakan kepada yang terlibat. “Inilah yang mau saya koordinasikan bersama BPK,” pungkasnya. (Ita).

Tentang Penulis: Admin Jejak Kasus

Gambar Gravatar
http://Jejak-kasus.com | Fakta & Akuntabel - Telp/ Wa Pengaduan: 082243319999.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *