oleh

Tambang Timah Ilegal di Laut Mantung dan Laut Pulau Punai Diduga Dibekingi  Oknum Penegak Hukum

Jejakkasus.com|Bangka Belitung – Berdasarkan hasil pantauan Jejak Kasus tentang kegiatan pertambangan timah yang diduga ilegal di Laut Mantung dan Pantai Pulau Punai di Kelurahan Mantung RT 04, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (15/7/2020). Terlihat puluhan penambang timah menggunakan Ponton Apung, tanpa merasa takut kepada penegak hukum.

Meskipun izin SPK dari PT Timah diduga sudah habis, tapi para penambang tersebut masih saja melakukan aktivitas mereka.

Salah seorang masyarakat setempat yang enggan disebut nama hanya inisial MM mengatakan, bahwa
tambang itu sudah lama beroperasi dan
tidak pernah disentuh penegak hukum.”Di Pulau Punai itu juga masih kerja, walaupun izin PT Timah sudah habis pak,” tukas MM.

Lain halnya dengan Ketua RT 04, saat dikonfirmasi adanya tambang timah yang diduga ilegal, dengan ketus ia mengatakan tambang tersebut diurus oknum Polisi Brimob berinisial PN.”PN sudah minta data-data seperti data Kepala Keluarga (KK) dan KTP yang semuanya sudah saya kasih sama PN. PN beralasan mau minta izin Gubenur Bangka Belitung, karena laut tersebut milik Pemerintah Daerah (Pemda),” ungkap Ketua RT 04.

Lanjut Ketua RT 04, dari hasil tambang timah akan mendapatkan 20 persen.”Uangnya akan dibagi ke Masjid dan ke pihak pemerintah seperti, lurah dan camat. Dan mereka menimbang timahnya di tengah laut, karna pos penimbangan timah berada di tengah laut,” terang Ketua RT 04.

Disinggung masalah izin tambang timah itu, Ketua RT 04 mengatakan tidak tahu, karena belum ada pemberitahun kepadanya.”Yang jelasnya dari kecamatan dan kelurahan yang lebih tahu,” serunya.

Sedangkan PN saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya. Apakah benar semua tambang di Laut Mantung dan Laut Punai koordinasi melalui PN?. PN menyatakan iya.”Baiknya kita ketemu aja pak, saya disini ada misi terkait peyelundupan.
Kalau saya nambang beli timah, itu bagian dari operasional. Saya juga kerjasama dengan media, karena saya langsung berhubungan dengan Mabes
Polri. Sekarang juga lagi ada Tim dari Mabes Polri, ” ucapnya.

Diakui PN, bahwa benar izin SPK dari
PT Timah sudah habis.”Para penambang juga rata-rata warga setempat, mungkin itu lahan Pemda di Desa Mantung. Kalau semua nya, ngak mungkin. Lebih baik kita jumpa pak, sudah banyak media yang datang bertanya, sama kayak bapak. Saya disini mencari info
karena PT Timah merasa dirugikan Rp700 milyar,”di ujar PN di pesan WhatsApp nya.

PN dipesan WhatsApp nya juga menyatakan, ada beberapa kolektor timah mengatas namakan smelter besar.”Ini juga saya lidik, kalau bapak bisa bantu misi saya bagus lagi pak, kita bongkar bersama. Besok saya ngak kerja lagi pak. Saya sudah di tegur, lebih baik saya kerja misi aja. Iya katakan lagi gas aja pak, yang penting nama saya bersih. Saya sudah kecewa sama panitia dan desa itu. Tidak bisa dibantu dak jelas pak,” ucapnya. (Maulana/Andryadi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed